fe.unri.ac.id – Dr. Kamaliah, SE., MM., Ak, Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Riau (FE UR) menggelar workshop KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia). Workshop ini mengundang Megawati Santoso, Ph.D dan Prof. DR. Usman Tang, MS, workshop yang dilaksanakan di ruang Yudisium FE UR yang turut dihadiri oleh para Pimpinan Fakultas, Dosen dan para pegawai FE UR. KKNI merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang Pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Dalam pemaparannya, Megawati Santoso menjelaskan mengenai latar belakang yang mendasari adanya KKNI, diantaranya menjamurnya perguruan tinggi di Indonesia dengan standar lulusan yang bervariasi, penamaan program studi yang tidak tertata serta tantangan global yang dilihat sebagai kesempatan Indonesia untuk lebih mengembangkan kualifikasi pendidikan menuju level yang lebih baik. KKNI terdiri dari 9 jenjang kualifikasi, jenjang kualifikasi ini tidak hanya diukur dari ijazah yang diperoleh dari proses belajar mengajar secara formal seperti yang selama ini telah diterapkan, namun juga dari outcome yang mampu dilakukan oleh seseorang. Untuk itu, kualifikasi pendidikan harus bersifat accountable, dengan memiliki jenis pendidikan yang jelas, pengakuan dan gelar yang jelas, learning outcome dari pembelajaran yang dapat di aplikasikan dengan baik sesuai pembelajaran serta proses belajar yang lebih diutamakan. Untuk menunjang itu semua, PT (Perguruan Tinggi) akan mengeluarkan SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijasah). SKPI berisikan informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar atau dapat diartikan juga sebagai surat pernyataan dalam bentuk narasi yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNI yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Dalam SKPI ini nantinya akan berisikan 4 parameter yang dimiliki oleh lulusan PT tersebut, yaitu ilmu pengetahuan (science) atau pengetahuan (knowledge) dan pengetahuan praktis (know-how), keterampilan (skill), afeksi (affection), dan kompetensi kerja (competency).

Workshop ini menurunkan learning outcome menjadi 3 unsur yang diharapkan ada dalam setiap profil lulusan. Learning outcome tersebut terdiri dari nilai yang dijunjung oleh universitas(University Values), dapat menjawab kebutuhan dari pasar(Market Values), dan dapat menjawab perkembangan ilmu program studi lulusan tersebut di masa depan(Scientific Vision). Selanjutnya rumusan capaian belajar tersebut dibagi menjadi 3 unsur sikap dan tata nilai, yaitu kemampuan di bidang kerja, pengetahuan yang dikuasai, dan hak serta tanggung jawab, langkah selanjutnya adalah memasukan lulusan tersebut ke dalam salah satu dari 9 tingkatan KKNI. Untuk mewujudkan itu semua, setiap universitas diwajibkan mampu menyusun struktur kurikulum yang memenuhi standar KKNI, yaitu memiliki kejelasan learning outcome, jumlah SKS (Satuan Kredit Semester) dan waktu studi minimum yang jelas, mata kuliah wajib yang harus dicapai untuk mendapat hasil dari learning outcome, proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, akuntabilitas asesmen, dan yang terakhir adalah perlunya SKPI seperti diutarakan juga oleh Megawati Santoso sebelumnya. KKNI tidak selalu merupakan perubahan kurikulum, melainkan hanya lebih mendeskripsikan kurikulum sampai pada capaian pembelajaran/tujuan/kompetensi seperti apa yang akan dihasilkan.